Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beralasan revisi target RPJMD DKI 2017-2022 itu diambil lantaran sejumlah faktor ekonomi terkontraksi akibat Pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengakui masih banyak warga yang melawan arus di flyover Tapal Kuda.

Dalam laporan keuangan yang belum diaudit pendapatan PAM Jaya pada tahun 2020 tercatat anjlok.

Uang Rp800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah.

Prasetio juga merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) dinilai sudah pasti mengetahui dan menyetujui pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggota keluarga anggota dewan ditegaskan tidak masuk dalam hitungan kelompok masyarkakat prioritas penerima vaksin pada tahap awal ini.

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta tahun anggaran 2019.

DPRD DKI hendak mengetahui seberapa besar dampak dari kasus tersebut terhadap keberlangsungan Program Rumah DP Nol Rupiah.

Taufik mengatakan alokasi vaksin bagi anggota dewan dan keluarganya hanya mencapai 300 sampai 500 dosis.

Menurut Pras, salah satu alasan kepemilikan saham di perusahaan bir adalah untuk mengontrol peredaran minuman keras atau miras di tengah masyarakat Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengejar kewajiban pengembang yang selama ini belum menyerahkan fasilitas sosial dan umum terkait penyediaan ruang terbuka hijau…

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) obyektif dalam menilai isu banjir di Ibu Kota Jakarta, terutama setelah fraksi itu menghimpun dukungan untuk mengajukan interpelasi…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah gagal membebaskan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD Perubahan 2019.

Komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia dan Jepang.

Pras mengatakan, pada pembahasan APBD, DPRD DKI Jakarta kerap mengidentifikasi program kerja normatif yang hanya mengulang dari kegiatan anggaran di tahun sebelumnya.

Perubahan status hukum Dharma Jaya menjadi Perumda bakal mengubah komposisi peningkatan modal maksimal hingga Rp2 triliun, dengan asumsi modal disetor sebesar Rp250 miliar.