Menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum atas Pinangki Sirna Malasari telah ditulis dan dijabarkan dengan cermat.

Kuasa hukum Djoko Tjandra menyebut uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak sedikitpun menunjukkan adanya kualifikasi tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Agenda sidang lanjutan dengan terdakwa Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo, dan Anita Kolopaking ini adalah pembacaan eksepsi.

Djoko Tjandra menyebut bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menulis identitas terdakwa di surat dakwaan.

Tersangka kasus red notice Djoko Tjandra, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte serta Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo diketahui bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta…

Foto makan bersama antara tersangka Napoleon Bonaparte, Prasetijo Utomo dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dilakukan pelimpahan tahap dua.

Menurutnya, makan siang antara kuasa hukum, tersangka dan JPU merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi.

Kapolri mengapresiasi jajarannya yang telah menuntaskan penyidikan kasus pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Napoleon telah memintanya untuk membeberkan fakta hukum dalam kasus tersebut.

Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi adalah tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Dalam sidang perdana kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra, terungkap sejumlah fakta-fakta mengejutkan.

Brigjen Prasetijo Utomo mencoret nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit agar surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra bisa segera terbit.

Dalam surat dakwaan disebutkan pemalsuan ini berawal saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November…

Sidang perdana kasus surat palsu Djoko Tjandra dengan agenda pembacaan dakwaan akan dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat terjadi malaadministrasi pada sejumlah instansi.

Sidang pinangki akan ditunda selama dua pekan karena pengadilan tipikor yang berlokasi di PN Jakarta Pusat ditutup.