Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum menentukan sikap terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Hakim menyebut jaksa Pinangki adalah se­­orang ibu dari anak yang ma­sih balita [ber­­usia 4 tahun] la­yak diberi kesem­pat­an untuk meng­asuh dan memberi kasih sayang kepada…

KY hanya berwenang jika terdapat pelanggaran perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sebelum dipangkas, jaksa Pinangki dihukum 10 tahun penjara.

Brigjen Pol Prasetijo Utomo adalah salah satu perwira tinggi polisi yang divonis bersalah dalam kasus Djoko Tjandra.

Masyarakat saat ini menghendaki adanya tuntutan dan vonis yang berat dalam kasus tindak pidana korupsi.

ICW menilai selain melarikan diri dari proses hukum, Djoko Tjandra juga terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap penegak hukum.

Hakim menilai Djoko Tjandra tidak memenuhi kriteria sebagai justice collaborator.

Hakim menyatakan Djoko Tjandra terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

PKS meminta Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi pada persoalan sidang Rizieq Shihab dan memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anita Kolopaking adalah pengacara dari Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali yang mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni…

Pinangki juga yang merekomendasikan dan membawa sahabatnya Anita Dewi A. Kolopaking untuk menjadi pengacara Djoko dan Andi Irfan Jaya sebagai konsultan swasta.

Irjen Napoleon Bonaparte merasa dilecehkan dan siap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Jenderal bintang dua Polri itu terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra untuk menghapus status red notice dan DPO di Imigrasi.

Sidang etik profesi terhadap terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo bakal digelar dalam waktu dekat.

Brigjen Prasetijo tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 untuk ditetapkan sebagai 'justice collaborator'.