Mantan Kadiv Hubinter Bareskrim Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan menjalani sidang etik dua pekan lagi terkait kasus Djoko Tjandra.

Pinangki harus melakukan lapor diri selama satu bulan sekali sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

Mantan jaksa pada Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari mendapat pembebasan bersyarat pada hari ini.

Djoko Tjandra sempat bebas dari vonis hukuman korupsi, tepat 22 tahun silam. "Saya masih disayang Tuhan," ujar sang konglomerat.

Jaksa Pinangki sudah tidak menjadi bagian dari Kejagung sejak Agustus 2021.

MA menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

MA mengembalikan hukuman Djoko Tjandra yang semula 3,5 tahun penjara di tingkat banding menjadi 4,5 tahun penjara atau sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus suap red notice, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan supervisi dan penyidikan pada kasus Djoko Tjandra mendapatkan perlawanan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Pengadilan akan menguji dan memutuskan apakah pokok yang dipersoalkan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan.

Gugatan praperadilan diajukan terhadap KPK atas penghentian supervisi dan penyidikan orang yang dianggap sebagai "king maker" pada kasus Djoko Tjandra.

Remisi diberikan kepada Djoko Tjandra terkait statusnya sebagai narapidana kasus korupsi cessie Bank Bali. Dalam perkara ini Djoko Tjandra dihukum 2 tahun penjara.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut bahwa sesuia peraturan yang berlaku, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara…

Boyamin mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

Joko adalah terdakwa tindak pidana korupsi kasus hak tagih (cessie) Bank Bali dan sempat menjadi buronan aparat penegak hukum di Indonesia.

Seperti diketahui, masa hukuman Pinangki Sirna Malasari dan Joko Tjandra disunat di tingkat banding. Bagaimana pendapat Ketua KPK Firli Bahuri?