Pemerintah melalui Kemendagri akan menindaklanjuti usul terkait penerbitan Perppu terkait UU Pemilu untuk mengakomodir tiga daerah otonom baru di Papua.

Komisi II DPR RI setuju penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dua saran terkait persoalan salah ketik dalam UU Cipta Kerja.

Revisi UU membuat proses kembali dari nol dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara saat ini dinilai ada situasi genting yang memaksa untuk terbitnya Perppu.

Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat, Terbitkan perppu. Cabut UU Ciptaker, sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya

Adanya tambahan kewenangan dan akses pendanaan tersebut secara langsung akan meningkatkan kapasitas sistim keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis, sehingga sampai…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan kewenangan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sudah on the…

Alih-alih rencana perubahan kelembagaan, perppu reformasi sistem keuangan dinilai akan memperkuat masing-masing lembaga.

Perlambatan ekonomi atau bahkan resesi yang sudah di ambang mata lebih disebabkan oleh terjadinya pandemi, bukan kegagalan sektor keuangan.

Sejalan dengan pembahasan Reformasi Sistem Keuangan, wacana pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke BI dimunculkan kembali dalam rancangan revisi UU Bank Indonesia,…

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah berencana melakukan penguatan kerangka kerja sistem keuangan agar penanganan lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat dilakukan…

Pemerintah menyatakan sedag mengkaji Perppu Reformasi Sistem Keuangan yang bertujuan mengantisipasi dampak Covid-19 yang dapat berimplikasi ke keuangan negara dan stabilitas…

Berita Jokowi bisa kena impeachment gara-gara perppu reformasi sistem keuangan jadi berita terpopuler kanal Ekonomi hari ini, Rabu (2/9/2020).

Intervensi pemerintah dalam sektor moneter dan keuangan tidaklah logis. Jika pemerintah juga memiliki wewenang atas otoritas moneter dan keuangan, maka yang terjadi adalah…

Saat ini ada 48 konglomerasi keuangan yang menguasai 66 persen dari total aset industri jasa keuangan.

Partai politik tidak memiliki kepentingan untuk memasukkan orang ke dalam dewan komisioner atau dewan pengawas bank sentral.