Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mogok nasional dan melakukan judicial review imbas Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) dijadikan undang-undang.
Kadin menilai ditundanya pengesahan Perppu Cipta Kerja atau CK menunggu paripurna berikutnya, membuat investor dan pelaku usaha menahan strategi ekspansi.
DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU.
Sebanyak 13 perikat pekerja menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja.