Sistem pelayanan pemerintah secara digital dan virtual akan banyak mendominasi sistem kerja ASN dalam pelayanan publik guna mengurangi pertemuan tatap muka saat pandemi Covid-19. 

Kemenpan-RB melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar dan organisasi terlarang.

Kemenpan-RB akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi terlarang.

Kendati ada penundaan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan berbagai tunjangan lainnya.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mendapat pelimpahan tugas dari pembubaran Dewan Riset Nasional (DRN).

Pembubaran sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) itu dilakukan untuk mendorong optimalisasi kinerja dan mewujudkan keterpaduan dan koherensi kebijakan.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Berdasarkan survei PBB, peringkat E-Government Indonesia naik 19 level jika dibandingkan pada 2018.

Dia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji untuk dapat diangkat menjadi ASN.

Masyarakat diminta tak mudah percaya kepada orang yang menjanjikan pengangkatan menjadi ASN melalui jalur CPNS maupun PPPK, terutama dengan dukunagn dana.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Andi Rahadian mengaku bahwa pihaknya baru menerima laporan pagi ini, Kamis (17/9/2020).

Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan oknum yang mengatasnamakan Menpan-RB  Tjahjo Kumolo.

Pembubaran lembaga lebih kepada upaya penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

Surat keputusan bersama (SKB) disiapkan oleh Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu.

SKB itu disiapkan oleh Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, KASN dan Bawaslu.

Kemenpan-RB berharap kinerja ASN harus tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.