Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan beberapa pejabat yang diduga memiliki transaksi mencurigakan alias pencucian uang di kasino ke aparat…

Tak putus dirundung malang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali menghadapi konflik internal yang pernah terjadi tahun lalu.

Pendiri Partai Hanura, Wiranto, curhat sebelum menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta pada…

Pendiri Partai Hanura, Wiranto mengundurkan diri sebagai ketua dewan pembina partai. Ini setelah dia ditunjuk Dia mau fokus setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi…

Melalui proses aklamasi Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpillih menjadi Ketua Umum Partai Hanura dalam Munas ke-3 Partai Hanura Selasa (17/12/2019) malam.

Meski ramai disebut-sebut bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ternyata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak berminat untuk…

Politisi Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan dirinya menolak tawaran untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Peran DPD tidak kalah penting dari DPR meski orientasinya lebih berat pada kemajuan daerah masing-masing yang diwakilinya.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mendatangi kediaman Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma`ruf Amin direncanakan tidak akan menggelar Salat Id bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Idulfitri tahun ini.

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak mengadili sengketa pimpinan di Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh anggota DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas terhadap Oesman…

Pemerintah Rusia menilai iklim investasi di Indonesia masih tetap kondusif melihat keberhasilan pelaksanaan pemilu yang aman, damai dan transparan.

Surat yang diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno pada intinya Presiden meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan…

Mensesneg Pratikno menegaskan surat yang dikirim oleh Mensesneg atas permintaan Presiden memiliki rujukan hukum, yaitu UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat yang diteken oleh Praktikno pada intinya meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai…