Pemerintah melakukan sertifikasi 9.700 tenaga kerja konstruksi secara serentak di tujuh kota, guna mencapai target sertifikasi 30.000 tenaga kerja konstruksi orang akhir…

Wacana mengenai dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur kembali mengemuka setelah Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani meminta agar Presiden Joko Widodo memberi…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggodok dan menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ditargetkan selesai pada 2018.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menilai banyaknya badan usaha jasa konstruksi asing yang tidak aktif dikarenakan mereka tidak terterik menggarap proyek pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat beleid tentang insentif pendapatan yang diterima tenaga kerja sektor konstruksi yang bersertifikat.

Pemerintah akan membuat peraturan terkait dengan perjanjian kerja sama yang berlandaskan hukum antara kontraktor besar dan subkontraktor dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada 31 Desember 2015, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya adalah meningkatkan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat terbit seluruhnya pada 2018. Proses sosialisasi mengenai…

Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi atau BUJK mulai membuahkan hasil seiring dengan meningkatnya jumlah badan usaha jasa konstruksi…

PT Yasa Patria Perkasa, perusahaan konstruksi berskala nasional tahun ini akan melebarkan sayap dengan masuk menjadi perusahaan properti dengan melakukan pembangunan gedung,…

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia meminta agar turunan dari Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi segera dibuat dalam bentuk peraturan menteri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar memprioritaskan kualitas pelaksanaan proyek pemerintah.

Dunia usaha menyambut baik terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang diharapkan membuat iklim usaha jasa konstruksi jasa konstruksi tanah air di tahun depan berjalan…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi akhirnya disahkan menjadi UU. Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik pengesahan itu. Gapensi berharap,…