Hal tersebut disampaikan Sekjem BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa. Dia mendorong agar pemerintah bisa memberikan dukungan untuk memajukan UKM di sektor konstruksi.

Menteri menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek Infrastruktur…

Gugatan para pemohon terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi juga dianggap kabur.

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa keterbatasan infrastruktur merupakan penghambat daya saing. Dengan demikian, selama…

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional bakal menerapkan uji kompetensi jarak jauh guna meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat.

Bisnis, JAKARTA – Pengusaha konstruksi diminta meningkatkan profesionalisme dalam berbisnis, karena memberikan efek berantai yang panjang dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi fokus Pemerintah di samping pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)…

Pembangunan infrastruktur yang masif dalam empat tahun terakhir belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga…

JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menilai perubahan segmentasi pada paket pengadaan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat…

Pemerintah meyakini salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang jasa konstruksi, adalah peranan asosiasi.

Pengusaha swasta berharap supaya mendapat porsi yang lebih besar dari ceruk pasar konstruksi yang diestimasi bernilai Rp451 triliun tahun ini.

Pelaku usaha mengusulkan pemerintah harus serius membuat lembaga komite untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi secara berkala.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sedikitnya 1 juta tenaga kerja konstruksi tersertifikasi hingga akhir tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memacu penyertifikasian tenaga konstruksi yang hingga akhir 2017 baru mencapai 720.000 orang.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Bali menargetkan sebanyak 12.000 tenaga kerja konstruksi tersertifikasi pada akhir 2018.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan sejumlah poin yang tengah digodok dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Jasa Konstruksi.