Kemenaker menanggapi rencana pengusaha mengajukan gugatan terhadap aturan penetapan UMP 2023.

Apindo memastikan akan segera mengajukan gugatan terhadap aturan UMP 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai Permenaker Nomor 18/2022 akan mengganggu iklim investasi.

Permenaker 18/2022 dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di Tanah Air.

Apindo dan Kadin akan mengajukan gugatan terhadap aturan UMP naik maksimal 10 persen di 2023 yang tertuang dalam Permenaker No.18/2022.

KSPI menilai sikap Apindo dan Kadin yang bakal menggungat aturan UMP 2023 bakal memancing buruh untuk melakukan aksi demo besar-besaran.

Apindo menunjuk Denny Indrayana sebagai Ketua Tim Hukum untuk menggugat Permenaker No.18/2022 yang menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10 persen.

Kadin dan Apindo akan menggugat aturan kenaikan upah minimum 10 persen pada 2023 yang tertuang dalam Permenaker No.18/2022.

Sejumlah pengusaha beranggapan jika peraturan baru yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan yang berisikan upah minimum 2023 lebih berpihak kepada buruh.

Perwakila Apindo Antonius J. Supit menilai pemberlakuan upah minimum hanya ditujukan untuk mengakomodir kepentingan buruh yang sedang bekerja.

Dengan PP36, upah 4 kabupaten di Jabar tidak naik, yaitu Kab. Bekasi, Purwakarta, Bogor dan Karawang. Dengan formulasi yang baru, dipastikan semua naik.

Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik menilai lahirnya Permenaker tersebut mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan usaha. 

Apindo mencatat sampai dengan awal November 2022 terdapat 79.316 orang mengalami PHK dari 111 perusahaan. 

Pelaku usaha bersikeras mengacu kepada PP No. 36/2021, karena dinilai mengakomodir kesinambungan bisnis dan kepentingan buruh.

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ditenggarai lebih tinggi dibandingkan dengan data terlaporkan.

Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pabrik di Jawa Barat dalam jumlah besar ditenggarai sebagai strategi pengusaha meredam kenaikan upah 2023.