Apindo menanggapi turunnya cadangan devisa pada September 2024 yang mencapai US$149,9 miliar, dibanding bulan sebelumnya yaitu US$150,2 miliar.

Apindo mewanti-wanti bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat dan kontraksi PMI manufaktur.

Apindo menyebut kondisi manufaktur Indonesia masih sensitif terhadap perubahan permintaan pasar domestik dan perubahan efisiensi beban usaha.

Apindo terus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa (I-EU CEPA).

Kalangan pengusaha buka suara mengenai usulan buruh agar upah minimum atau UMP naik di kisaran 8%-10% pada 2025.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Bank Indonesia (BI) memiliki banyak ruang gerak untuk memangkas suku bunga acuan.

Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan.

Sektor UMKM telah menyerap tenaga kerja 97%, sekaligus berkontribusi 60% terhadap PDB nasional.

Pengembangan UMKM perlu menjadi fokus di negara dengan jumlah penduduk sebesar Indonesia.

Program makan siang gratis telah diuji coba terhadap 3.000 pelajar di 14 sekolah di Sukabumi. Program ini menumbuhkan ekonomi sirkuler.

Tidak mungkin pemerintah dengan keterbatasan fiskal bisa bekerja dengan penuh. Mau tumbuh 8%, tanpa partisipasi swasta tidak mungkin.

Tahun ini tonggak kepemimpinan baru, penting untuk meletakkan fondasi untuk melangkah lima tahun ke depan.

Apindo menyebut pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memberikan efek ganda atau multiplier effect pada ruang gerak pelaku usaha.

Apindo menyebut kondisi politik dalam negeri dapat menjadi salah satu penghambat laju pemulihan manufaktur pada semester II/2024

Apindo memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi jelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII yang akan digelar di Surabaya

Apindo pun turut buka suara mengenai ramainya pembahasan RUU Pilkada.