Kejagung meminta agar Mendagri memberikan akses informasi tentang NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dalam rangka mendukung keberhasilan penuntasan penanganan perkara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan hal itu untuk mencegah pemda melakukan politisasi untuk kepentingan petahana di Pilkada 2020.
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) akan menguji materi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat…
Klarifikasi Mendagri Tito Karnavian atas pernyataan bahwa jenazah pasien Covid-19 harus dibakar diberikan usai Salat Jumat di Ambon, Jumat (24/07/2020).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada APBD Rp15 trilliun dan APBN Rp5 trilliun yang bakal mendorong ekonomi masyarakat. Belum lagi, dana dari para kontestan.
Upaya itu perlu dilakukan oleh seluruh kontestan Pilkada 2020 karena penyelenggara pemilihan juga turut serta dalam gerakan perlawanan terhadap Covid-19.