Sorot mata Presiden Joko Widodo yang tajam dengan mimik muka tegang terlihat memenuhi layar tayangan virtual siaran pers Sekretariat Presiden, kemarin sore.n

Belum terhubungnya RDTR dengan sistem OSS membuat proses penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus berjalan dengan manual. Padahal, esensi dari OSS adalah…

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan meminta pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota untuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam program pembangunan setempat.

Hingga Agustus 2021, PT SMI telah menandatangani 43 perjanjian pinjaman PEN Pemda dengan komitmen pembiayaan telah mencapai sebesar Rp24,5 triliun.

Menurut Mendagri Tito dan Menkeu Sri Mulyani, kualitas belanja daerah di Indonesia masih jauh di bawah ekspektasi.

RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) akan menjawab tantangan

Pemerintah daerah berharap fitur OSS berbasis riisko ini dapat dilengkapi dan terus dikembangkan.

Kemendagri meminta seluruh pemda agar bersinergi dalam melakukan realisasi APBD secara cepat dan tepat.

Mendagri Tito Karnavian menegur 10 Bupati dan Walikota yang terbukti belum membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Ini daftarnya!

Kepemimpinan walikota/bupati memiliki peran tersendiri dalam lonjakan kasus positif di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah pusat hanya ingin memberikan standar layanan bagi semua tingkatan yang mengeluarkan izin. Semua sama baik dari level paling bawah…

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19.

Sejumlah catatan menjadi perhatian setelah tuntutan publik mengenai realokasi anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanganan Covid-19 akhirnya terkabul.n

Menko PMK menegaskan tidak boleh ada vaksin yang tertahan dengan alasan untuk tahap kedua.

Sejumlah pemerintah daerah melaksanakan proyek perbaikan jalan penghubung antardaerah guna memacu pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Mendagri Tito Karnavian melihat 19 daerah belum bisa memaksimalkan realisasi dana penanganan Covid-19 dan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan di wilayahnya.