Dari target 1.838 RDTR dalam RPJMN, baru 237 yang telah disusun dan ditetapkan di dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pesan kepada pemerintah daerah (Pemda) di tengah ancaman resesi global.

Kementerian Keuangan mencatat saldo pemerintah daerah (Pemda) yang 'nganggur' di bank tembus Rp223,8 triliun.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menyampaikan bahwa sebanyak 41 laporan keuangan pemda belum memperoleh opini WTP.

Menkeu Sri Mulyani mengatakn saldo pemerintah daerah (pemda) yang parkir di bank melonjak jadi Rp203,4 Triliun per Agustus 2022.

Kemenkeu menegaskan Pemda bisa menyalurkan bansos lebih dari 2 persen dari anggaran dana transfer umum (DTU).

Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani tersebut berupa dana insentif daerah atau DID senilai Rp3 triliun.

DPR meminta BKPM untuk menindak tegas pemda yang tak patuh terhadap regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat.

Pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp10 miliar bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional.

Menkeu Sri Mulyani menjanjikan hadiah Rp10 miliar untuk Pemda yang berhasil menurunkan inflasi lebih rendah dari rata-rata nasional.

Sri Mulyani menyebut pemerintah pusat siap berikan insentif sebesar Rp10 miliar bagi pemda yang mampu menekan inflasi lebih rendah dari level nasional.

Jokowi dorong Pemda untuk mengalokasikan biaya belanja tidak terduga untuk bisa digunakan sebagai subsidi inflasi dari kenaikan harga bahan pokok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal terapkan sanksi tegas jika pemerintah daerah (Pemda) tak salurkan bansos BBM.

Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan dana bantuan langsung tunai atau BLT BBM untuk driver ojol, UMKM, hingga nelayan. Segini besarannya.

Presiden Jokowi meminta peran Pemda aktif dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemda wajib laporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib perlinsos ke Menkeu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2022.