Sampai dengan 2 April 2020 sebagian besar daerah belum melakukan realokasi APBD untuk program social safety net untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan aturan Permenkes tersebut dijabarkan syarat tertentu bagi daerah yang ingin mengajukan PSBB.

Anggaran dinilai menjadi kendala pemerintah daerah untuk memutus rantai virus corona (Covid-19) di daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus merealokasikan belanja APBD untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang terpapar virus tersebut.

Saat konferensi pers di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020) siang, Presiden meminta Pemda memonitor kondisi dan berkonsultasi dengan pakar medis untuk…

Pemerintah melakukan strategi dengan melakukan pendekatan komunitas.

Penyebaran virus corona sebagai ditetapkan sebagai bencana non alam.

Konsensus atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan.n

Pemerintah Amerika Serikat mendorong pemerintah daerah di Indonesia Timur untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur secara matang serta berkelanjutan sehingga memberikan…

Pemahaman pemerintah daerah dan bank lokal yang lebih kuat mengenai karakteristik dan kebutuhan konsumen di daerah sangat efektif memacu penyaluran kredit dan layanan fintech.

Rencana aksi yang tertuang dalam RITJ 2020-2024 harus diselesaikan dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah paling lambat April 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati mengatakan kinerja pengelolaan anggara bupati dan walikota masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mengalokasikan dana transfer…

Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah mesti ditingkatkan untuk mendukung penyederhanaan birokrasi serta berbagai program prioritas nasional.

Pemprov Riau mengembalikan usulan pengesahan upah minimum kabupaten dari tiga daerah, karena tidak sesuai dengan formula penetapan upah secara nasional. Tiga daerah itu adalah…

Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan para gubernur untuk mempermudah perizinan bagi investasi yang masuk ke daerah, terutama industri yang berorientasi ekspor.

Presiden Jokowi mewanti-wanti supaya tren penyerapan belanja modal dan lelang dilakukan lebih cepat.