Jaksa KPK menuntut dua terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dihukum 5 tahun penjara.

KPK mencecar mantan Mendagri Gamawan Fauzi soal proses pengadaan e-KTP semasa dirinya menjabat.

Eks Mendagri Gamawan Fauzi akan menjadi saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos (PLS).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus korupsi e-KTP.

KPK akhirnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi e-KTP yaitu mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi satelit bisa menggugurkan putusan pada Pengadilan Arbitrase Internasional.

KPK melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, dengan memanggil Direktur BPJS Kesehatan.

KPK kembali melanjutkan pemeriksaan untuk perkara pengadaan paket penerapan e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.

KPK memanggil mantan Komisaris PT Sandipala Arthaputra, Harry Sapto Soepoyo sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

KPK akan berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap Paulus Tanos bisa tetap berlangsung.

Keberadaan tersangka Paulus Tannos di Singapura menjadi halangan bagi KPK untuk mengungkap perkara korupsi e-KTP.

Setya tengah duduk memakai kemeja Nike berwarna tosca dengan dua ponsel tergeletak di atas meja makannya. Lewat foto yang belakangan viral itu juga terlihat mantan Wali Kota…

Sidang putusan peninjauan kembali kasus E-KTP digelar pada Senin (12/7/2021) lalu.

Markus Nari terbukti menerima US$400 ribu dari Andi Narogong selaku koordinator pengumpul fee proyek KTP elektronik terkait proyek e-KTP.

Pada Agustus 2019, KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus e-KTP. Dua di antaranya adalah anggota DPR Miryam S Hariyani dan Husni Fahmi.

Setya Novanto serta isterinya Deisti Astriani memiliki perjanjian lisan terkait fee sebesar Rp2 miliar untuk satu surat kuasa.