Pada Agustus 2019, KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus e-KTP. Dua di antaranya adalah anggota DPR Miryam S Hariyani dan Husni Fahmi.

Setya Novanto serta isterinya Deisti Astriani memiliki perjanjian lisan terkait fee sebesar Rp2 miliar untuk satu surat kuasa.

Untuk kerugian immaterial, Fredrich meminta Setya membayar sebanyak Rp 2,256 triliun.

Sebelumnya, pada Agustus 2019, KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus rasuah e-KTP.

Kedua saksi dari Ditjen Dukcapil bakal diperiksa terkait kasus megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Di Peradilan Tingkat Pertama, Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Di tingkat kasasi Hakim PK memperberat hukuman…

Isnu meminta agar perusahaan penggarap proyek ini nantinya bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri agar bisa masuk dalam konsorsium penggarap…

Markus juga di bebani membayar denda sebesar Rp300.000.000.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait dengan proses penganggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Eks-Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni diagendakan diperiksa KPK terkait kasus korupsi e-KTP.

Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari sebelumnya diputus bersalah 6 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar…

Salah satu kejanggalannya adalah soal bentuk mata uang yang disebutkan dalam persidangan dengan saksi mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Menurut jaksa, uang pengganti tersebut selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Selain kurungan badan, jaksa juga menuntut hakim agar menjatuhkan denda sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan pada Markus Nari.

Novel menjadi saksi untuk terdakwa mantan anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari terkait korupsi KTP-el dan kasus perintingan penyidikan di perkara tersebut.

Pernyataan Surya Paloh yang menyebut penerbitan Perppu terkait revisi UU KPK bukan tidak mungkin dipolitisir dan bahkan presiden bisa dimakzulkan menjadi berita terpopuler…