OJK menyatakan akan segera melakukan langkah penanganan satu-satunya asuransi mutual di Indonesia itu.

Pada Selasa (2/2/2021) setidaknya terdapat dua kelompok pemegang polis yang mendatangi Wisma Bumiputera, kantor pusat perseroan yang berlokasi di Jakarta

Para pemegang polis Bumiputera menggeruduk Wisma Bumiputera di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Selasa (2/1/2021).

Hal tersebut terungkap saat para pemegang polis mendatangi Wisma Bumiputera, Kantor Pusat Bumiputera pada Selasa (2/2/2021).

Tersangka yang dilimpahkan Kejaksaan Jakarta Selatan ke penuntut umum adalah eks Direktur Teknik dan Aktuaria pada AJB Bumiputera Mohammad Irsyad, eks Kepala Divisi Syariah…

Penyidikan itu berlangsung pada Rabu (27/1/2021) sebagai tindak lanjut surat panggilan Nomor SPGL 19/I/2021/DPJK dari Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Nurhasanah…

Begini kelanjutan kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

Berdasarkan surat panggilan Nomor SPGL 19/I/2021/DPJK, Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK memanggil Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera Nurhasanah.

Pembentukan panitia itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian.

Mantan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Bumiputera Ana Mustamin menilai bahwa kondisi perseroan saat ini sangat runyam, baik kondisi keuangannya yang sangat kritis maupun…

Angka jumlah aset yang tercantum dalam dokumen putusan MK tercatat berbeda dengan yang ada dalam laporan keuangan 2019 audited Bumiputera. Terdapat selisih nilai sekitar…

Begini kelanjutan kasus Bumiputera.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 pun mengukuhkan penguatan asuransi mutual dengan memerintahkan pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama.

Putusan itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021). Hakim mengabulkan sejumlah permohonan dari Badan Perwakilan…

Para pengurus BPA menggugat Undang-undang No.40/2014 tentang perasuransian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat Dewan Komisaris untuk ketiga direksi bernomor 01/DK/1/2021.