Komnas Perempuan mengusulkan agar korban kekerasan seksual tidak boleh diadukan atau digugat secara pidana atau perdata akibat pengaduan yang dilakukannya.

Setiap tanggal 21 April, Bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden Soekarno melalui Kepres RI No.108/1964.

Semangat Kartini menginspirasi perjuangan kaum perempuan untuk sejajar berdampingan dengan kaum pria untuk dalam berkarya, membangun kemajuan bangsa.

Sebagian perempuan Indonesia mewakili kaumnya menjadi yang pertama mencapai puncak karier atau menorehkan prestasi di bidangnya.

Tujuannya, agar seluruh pekerja dan relawan call center Komnas Perempuan dapat melakukan transisi dari bekerja di kantor ke bekerja secara remote (jarak jauh) dari rumah…

Survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan kaum perempuan rentah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) selama masa pandemi…

Kasus kekerasan berbasis siber pada 2019 ada 407 kasus, naik hampir 4 kali lipat dari tahun 2018 sebanyak 104 kasus.

Polri mencatat kejahatan seksual terhadap perempuan meningkat sebanyak 1.326 kasus atau 38,9 persen dibandingkan pada 2018.

Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan bahwa beberapa…

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Azriana mengatakan banyak hal yang menyebabkan korban tidak langsung melapor setelah kejadian.

Kekerasan yang dialami kepada perempuan semakin meningkat setiap tahun. Dalam sebulan, setidaknya ada ratusan laporan yang tercatat di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap…

Partai Solidaritas Indonesia mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengadu terkait sulitnya kader perempuan memasuki arena politik untuk memperjuangkan…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menemukan setidaknya ada 421 peraturan daerah yang diskriminatif sejak 2009. Dari ratusan beleid tersebut, 333 aturan atau…

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan pada periode 2010-2016 meningkat

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat beberapa akar persoalan yang harus secara serius ditangani oleh pemerintah dalam jangka panjang…

Komnas Perempuan dalam laporan tahunannya fokus pada pembahasan adalahpemenuhan hak korban pelanggaran HAM.