NTB menerima impor gula dari Thailand untuk memenuhi konsumsi gula di masyarakat.

BPS mencatat impor beras pada periode Januari-Mei 2024 telah naik 165,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Saat ini beras yang ada di gudang Bulog yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua tercatat 26.000 ton.

Aktivitas impor beras itu dilakukan sesuai dengan pengadaan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dengan stok 54.625 ton, ketahanan kita bisa sampai masa panen berikutnya di tahun 2025.

Rencana Bulog mengakuisisi perusahaan beras Kamboja dinilai bukan merupakan solusi utama dan justru berisiko menimbulkan masalah baru.

Dari data yang tercatat hingga Mei 2024 jumlah beras impor yang masuk ke Sumbar melalui Pelabuhan Teluk Bayur Padang sebanyak 36.118.527 kg.

Usaha penggilingan padi dalam negeri berisiko ambruk sebagai dampak Bulog akuisisi perusahaan beras asal Kamboja.

Pemerintah mulai mengatur kuda-kuda mengakuisisi perusahaan beras asal Kamboja untuk memastikan pasokan pangan utama itu tercukupi di dalam negeri.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan adanya risiko kekurangan produksi beras tahun ini hingga 5 juta ton.

Presiden Jokowi menginstruksikan Bulog untuk mengakuisisi perusahaan di Kamboja untuk memberikan kepastian stok cadangan beras di Tanah Air.

Ada lahan sawit dan kakao sekitar 500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo sehingga yang tadinya tidak bisa tanam menjadi bisa ditanami padi.

Petani tidak menikmati keuntungan dari perpanjangan relaksasi HET beras tersebut.

Bapanas kembali memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium mulai 2 Juni 2024.

Penetapan relaksasi harga eceran tertinggi beras secara permanen pada Juni 2024 akan menjadi sentimen bagi emiten beras HOKI dan NASI.