Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa`adi mengatakan agenda sakral lima tahunan itu harus dijalani dengan suasana sejuk, kondusif dan damai. Sehingga acara kenegaraan itu…
Rakernas V Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin tetap sebagai Ketua Umum sampai masa jabatannya habis pada 2020.
Keempat materi tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal (JPH). Alasannya, LPPOM telah mancabut permohonan pengujian konstitusionalitas dua pasal dan…
Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), MUI mengusulkan agar pembahasan regulasi itu ditunda atau dihentikan. Pasalnya lebih dari 50 persen materi berbeda antara…
Majelis Ulama Indonesia mengusulkan beberapa catatan atas rencana perubahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Salah satunya menetapkan hukuman mati sebagai salah…
Undang-Undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) resmi diundangkan pada 17 Oktober 2014. Sesuai dengan ketentuan, 5 tahun sejak disahkan, UU tersebut akan resmi…
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan hijrah dimaknai sebagai proses transformasi dari kondisi kehidupan yang gelap menuju peradaban yang terang dan mencerahkan baik secara personal maupun…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak mau berkomentar terkait kemungkinan Abdul Somad terjerat pasal penistaan agama seperti eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau…
Ustaz Abdul Somad memenuhi undangan Majelis Ulama Indonesia untuk memeberikan klarifikasi terkait video ceramah yang heboh belakangan ini. Klarifikasi tersebut disampaikan di Kantor MUI Jalan Tugu Proklamasi,…
Majelis Ulama Indonesia mengundang Ustad Abdul Somad (UAS) ke Kantor MUI untuk memberikan klarifikasi terhadap video ceramah yang tengah viral, Rabu (21/8/2019).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam waktu dekat akan melaporkan balik Direktur Halal Control GmbH Mahmoud Tatari atas kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
MUI menggarisbawahi bahwa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional majelis ulama itu memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan di Indonesia.
