Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi berpesan kepada umat Islam agar benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan di mana terdapat malam…
Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas rencana penyatuan kalender hijriyah dan moderasi beragama. Pembahasan ini dilakukan saat Menteri Agama Lukman…
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal pada awal Mei lalu. Aturan ini dinilai sebagai langkah awal pelaksanaan…
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi, asas pemilu/pilpres adalah jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis Tausiah Kebangsaan berisi tujuh seruan untuk meredam dan mencegah konflik terkait Pemilu 2019, Jumat (19/4/2019).
MUI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asosiasi e-Sports Indonesia, psikolog, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan kepada masyarakat agar tidak meneriakkan istilah "kecebong" maupun "kampret" sebagai perbedaan pilihan politik dalam ruang publik…
Game Player's Unknown Battle Ground (PUBG) dikeluhkan oleh sebagian masyarakat karena dinilai kurang bermanfaat. MUI melakukan kajian fatwa haram sejumlah game video termasuk…
Besaran biaya berbeda-beda, tergantung dari sejumlah faktor yang mempengaruhi. Pengurusan sertifikasi halal bisa dilakukan secara online maupun offline bagi UMKM.
Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zalanut Tauhid Sa'adi menyayangkan sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 tak mampu mengendalikan kegiatan tersebut…
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui sumber daya manusia atau SDM di bidang keuangan syariah hingga kini masih terbatas. Oleh karena itu, fenomena…
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki kewenangan, setelah Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) disahkan.
