Sebelumnya Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam melaporkan Jokowi ke polisi lantaran diduga melanggar protokol kesehatan dengan menciptakan kerumunan…

Menurut Johanes kerumunan warga dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa dibandingkan dengan kasus Rizieq Shihab terkait kerumunan di…

Adapun seperti diketahui dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu menimbulkan kerumunan. Peristiwa kerumunan tersebut kemudian disandingkan…

Ferdinand Hutahaean mengatakan kerumunan yang terjadi saat Jokowi berkunjung ke NTT disebabkan euforia dan histeria masyarakat melihat Kepala Negara.

Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menantang aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan yang terjadi saat kunjungan Jokowi ke NTT pada Selasa (23/2/2021).

Seperti diketahui, Rizieq Shihab terlibat dalam tiga perkara tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan yang tercipta.

Akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia, karena pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII.

Penggabungan berkas perkara itu diperbolehkan dan sudah diatur di dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus kerumunan.

Penyerobotan lahan dengan terlapor Rizieq Shihab itu dilayangkan PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII.

Polri membantah klaim penasihat hukum tersangka Rizieq Shihab, Azis Yanuar, yang mengatakan bahwa pentolan FPI itu dalam kondisi sakit parah di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar mengatakan, PTPN VIII telah melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PTPN VIII melaporkan Rizieq Shihab ke pihak kepolisian terkait penggunaan lahan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor,…

Veronica Koman yakin peradilan internasional tidak akan membantu memberikan keadilan kepada pihak FPI dalam kasus penembakan 6 anggota FPI 7 Desember 2020.

Tim Advokasi 7 Desember 2020 menyatakan sejumlah hal sebagai respons atas pernyataan dari Ketua Komnas HAM pada sebuah diskusi online.

Hingga akhir Januari 2021, semua rekening yang menjadi sumber keuangan FPI bakal rampung dibekukan PPATK dan bakal diserahkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti.