Integrasi tata kelola nikel dan timah ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara.
Kementerian ESDM angkat bicara terkait dengan penyebab masih adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang belum disetujui oleh pemerintah.
KPK menyampaikan sebelum ada Simbara, masing-masing K/L memiliki perspektif sendiri dalam memandang suatu komoditas, sehingga menimbulkan celah korupsi.
APNI berharap penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) dapat mengontrol produksi nikel di dalam negeri.
PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam menyambut baik perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada komoditas nikel.