KAI dan Krakatau Steel bersinergi untuk memenuhi kebutuhan baja nasional.

Program hilirisasi KRAS telah mengeluarkan 18 produk baja hilir hingga akhir 2021.

Dalam program hilirisasi ini, Krakatau Steel bekerja sama dengan beberapa mitra potensial. Sehingga pihaknya tidak perlu membangun pabrik baru.

KAI menggandeng Krakatau Steel untuk menjalankan pengembangan bisnis.

Penyidik telah memanggil pihak internal maupun pihak eksternal untuk diklarifikasi keterangannya terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel.

Sejumlah langkah disiapkan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk mengatasi ancaman potensi kebangkrutan, sembari memanfaatkan prospek cerah industri baja.n

Pada tahun 2021, Krakatau Steel telah membayar utang sebesar Rp3,2 triliun.

Sejumlah langkah disiapkan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk mengatasi ancaman potensi kebangkrutan, sembari memanfaatkan prospek cerah industri baja.

PT. Krakatau Steel bersama PT. Tata Metal Lestari sebagai salah satu produsen Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) di Tanah Air ini berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola…

Pada periode yang sama, Krakatau Steel (KRAS) juga tercatat memperoleh pendapatan sebesar Rp30 triliun.

Kenaikan utilisasi KRAS juga sejalan dengan kinerja penjualan yang positif sampai dengan kuartal III/2021 yang meningkat 36,9 persen secara volume dari 1.163 kilo ton pada…

Soal kemungkinan bangkrutnya KRAS, Erick Thohir mengungkapkan hal ini harus disikapi secara hati-hati mengingat kinerja baik yang dicatatkan sejak restrukturisasi mulai 2019.

Bisnis, JAKARTA — Emiten produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) berpotensi memperbesar porsi saham publik menjadi 30% melalui aksi rights issue.n

Persetujuan privatisasi dari DPR RI pada 16 September 2009 dan PP No 67 Tanggal 4 Oktober 2010 menyatakan, privatisasi Krakatau Steel dilakukan melalui IPO secara bertahap…

Sebagai komisaris subholding KSI, Roy Maningkas menantang menteri BUMN untuk bertaruh Rp1 miliar, jika Krakatau Steel bangkrut bulan ini.

Analis menilai pemerintah bisa melepas hanya 30-40 persen saham KSI. Dengan demikian, KRAS bisa tetap menjadi pemegang saham mayoritas.