Persiapan penyelenggaraan bursa karbon terus dimatangkan oleh OJK bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait jelang tenggat aktivasinya pada 2024.
Merespon aturan perdagangan karbon, PLN mengupayakan antisipasi terkait untuk ikut menurunkan gas buang di seluruh aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Pada tahap awal, Pemerintah akan mengimplementasikan pajak karbon secara terbatas untuk PLTU dan kebijakan ini akan melebar secara bertahap pada sektor lainnya.
Pemerintah akan mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat raihan bauran energi 25 persen pada 2025 mendatang.
Indonesia membutuhkan Rp3.779,63 triliun untuk membiayai penanganan perubahan iklim dan transisi energi sampai 2030. Seberapa besar potensi bursa karbon atau perdagangan…