Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara menilai pemerintah harus berupaya keras agar ekonomi pada kuartal III/2020 tidak kontraksi lagi.

DPR telah membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja antara Baleg, Panja lintas Frakasi dengan berbagai elemen serikat…

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Salah satu anggota DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data pada tahun ini dan sedang mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaakn Pilkada Serentak pada 9 Desemsber 2020.

Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah menilai bursa saham perlu membuka akses pembiayaan UMKM agar tidak bertumpu pada dana APBN.

Legislator dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menegaskan, pembayaran gaji dengan menggunakan emas ini bisa dikerjasamakan dengan PT Pegadaian sebagai salah satu…

Komisi II DPR meminta agar Putusan PTUN tersebut segera dieksekusi dan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas putusan tersebut.

Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud terus mendapatakan kritikan dengan pembiayaan mencapai Rp595 miliar.

ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak berwenang untuk betul-betul menuntaskan kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik.

Langkah Presiden Jokowi mengubah struktur birokrasi penanganan Covid-19 harus dibarengi dengan program dan alokasi anggaran yang proporsional.

Hampir semua fraksi sepakat untuk memberikan kemudahan bagi usaha sektor UMKM.

Ada sejumlah perbedaan antara draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Politikus Partai Gerindra itu pun mempertanyakan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi sanksi berupa pencopotan jabatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan urgensi pengajuan RUU BPIP dan status RUU HIP di Prolegnas.

DPR menyampaikan sejumlah catatan untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja penanganan Covid-19.