Aturan baru soal Program Restrukturisasi Perbankan alias PRP tidak berdampak sama bagi seluruh bank, bergantung pada posisi aset, hingga strategi bisnisnya.

Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia mengeluhkan Peraturan Pemerintah No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor.

Jokowi menerbitkan dua aturan yang mengubah struktur kepemilikan saham pemerintah di BRI (BBRI) dan Bank Mandiri (BMRI).

Aturan mengenai premi restrukturisasi perbankan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023, yang ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2023.

Pebisnis di Tanah Air menyambut positif sederet pemanis yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan IKN Nusantara.

Rancangan Kerja dan Anggaran atau RKA Otoritas IKN bersifat khusus dan dapat diubah jika diperlukan.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.

Selama kader parpol tidak terdaftar dalam struktur pengurus par­tai, mereka masih diperbo­leh­kan menjadi pimpinan BUMN.

PP Nomor 24 Tahun 2022 dinilai menjadi terobosan bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) bisa menjadi agunan atau jaminan untuk pinjaman perbankan.

Butuh waktu tujuh belas tahun hingga akhirnya pemerintah memperbarui beleid yang mengatur tentang badan usaha milik negara (BUMN). Pembenahan aturan main di internal korporasi…

Kementerian BUMN bakal menyambut aturan PP baru tersebut dengan mempelajari lebih lanjut isinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang isinya melarang Direksi BUMN terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.

Presiden Joko Widodo menginginkan dapat melaksanakan Upacara Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Lalu, apa yang dapat dilakukan dalam dua tahun ke…

Pemerintah dalam aturan terbarunya mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan memiliki jumlah kata paling sedikit 2 kata.

Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.