Kondisi tumpang tindih antara pasar penjaminan dan asuransi umum dinilai sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia.

Persaingan pasar dengan perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama industri lembaga penjaminan di Indonesia.

OJK menilai perlu adanya harmonisasi aturan antara industri asuransi umum dan penjaminan,

Aset perusahaan penjaminan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 20,6% per tahun.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028 diharapkan memperkuat UMKM.

Target peningkatan rasio industri penjaminan tersebut diungkapkan dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024–2028 OJK.

OJK merilis peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan 2024–2028

Saat ini Peraturan Pemerintah (PP) lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Keuangan.

Kasus dugaan korupsi proses penerbitan kontra bank garansi di Askrindo untuk PT Kalimantan Sumber Energi (KSE) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp170 miliar.

Kejaksaan Tinggi DKI menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proses penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Askrindo.

Salah satu anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan adanya penjaminan pemerintah atas program makan bergizi gratis.

Perusahaan penjaminan kredit daerah PT. Jamkrida NTB Bersaing resmi konversi penuh ke sistem Penjaminan Kredit Syariah setelah melalui proses cukup panjang.

PT PII menilai kerja sama dengan InfraAsia bisa meningkatkan aksesibilitas investasi asing untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.

LPS meminta bank yang menawarkan bunga deposito tinggi untuk transparan kepada nasabah.

Secara nominal, dana nasabah bank yang dijamin LPS di Sulsel kini senilai Rp91,5 triliun.

OJK menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.