Potensi panas bumi makin dilirik sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.

Nuklir ditarget berkontribusi sekitar 32 gigawatt (GW) dalam bauran energi.

Investasi EBT secara global meningkat pesat pada tahun lalu, seiring ekspansi emiten batu bara di dalam negeri ke sektor energi bersih dan kendaraan listrik.

Skema bisnis power wheeling menjadi ganjalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET).

Sasaran bauran energi dengan meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dirasa tak mudah.

Afrika Selatan mengalami pemadaman listrik yang terburuk sepanjang sejarah, karena peralihan penggunaan EBT dan tidak berfungsinya pembangkit listrik batu bara.

Komisi VII DPR RI menilai perlu adanya bentuk insentif lain untuk mendorong minat masyarakat memasang PLTS atap.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melelang empat wilayah kerja panas bumi pada tahun ini.

Produsen listrik swasta berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) berkepentingan untuk mendapat klaim atas atribusi sertifikat energi terbarukan.

Barito Pacific (BRPT) membeli saham pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Star Energy Geothermal Pte. Ltd. dan Star Phoenix Geothermal JV B.V.

Komisi VII DPR RI menjanjikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat rampung pada pertengahan tahun depan.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengonfirmasi bahwa skema bisnis power wheeling tak akan dimasukkan ke dalam drat RUU EBET. Ini alasannya:

PT Wika Industri Energi menargetkan kapasitas terpasang PLTS atap perseroan tahun depan dapat meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun ini.

Pemerintah berencana melakukan lelang dua wilayah kerja panas bumi akhir tahun ini, yakni WKP Way Ratai dan WKP Nage. Ini kata pengusaha

RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) diyakini dapat menarik minat investor serta lembaga pemberi pinjaman untuk berinvestasi lebih intensif.

Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun dari Asian Development Bank (ADB).