Mahfud MD memberikan contoh bahwa era Soekarno yang dikenal sebagai penggali Pancasila dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila. Demikian juga Soeharto dan presiden…

Pancasila sebagai ideologi negara, lanjutnya, perlu terus diperkuat dengan mengaplikasikan semua asas Pancasila secara utuh dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa,…

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta negara menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu Pancasila. Negara diminta tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang ingin…

Upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis (1/10/2020) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Pancasila adalah pemersatu kita, Pancasila bukan palu pemecah persatuan kita, zaman boleh berubah, teknologi bisa berganti, namun ada nilai-nilai yang tidak boleh berubah…

Pancasila masih menjadi pegangan hidup bangsa dan masih ‘menyala’ dalam segala aktivitas masyarakat terutama di masa pandemi Virus Corona.

Menteri, Pimpinan Lembaga Negara/Instansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Berdasarkan keterangan para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sekarang sudah tiada, Sukmawati menyebutkan bahwa PKI di masa lalu ideologinya adalah Pancasila.

Beragam kritikan ditujukan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani karena ucapannya tentang Sumbar dan Pancasila.

Penghargaan itu rencananya akan diberikan pada Oktober mendatang. Rektor UNJ Komarudin mengatakan bahwa berbagai persyaratan sedang disiapkan.

Pengumuman pemenang secara daring dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia (RI).

Presiden Jokowi mengatakan kebebasan dalam demokrasi harus tetap menghargai hak orang lain.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan urgensi pengajuan RUU BPIP dan status RUU HIP di Prolegnas.

Dokumen yang diantar Mahfud selain Surat Presiden Jokowi juga membawa lampiran Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

PKS meminta RUU HIP dicopot dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat.