Kementerian Perhubungan siap membantu konektivitas transportasi di 13 kawasan industri dan delapan kawasan ekonomi khusus di luar Pulau Jawa dengan mendorong pelibatan BUMN…
Kementerian Perhubungan bertekad mendukung konektivitas transportasi di 13 kawasan industri dan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa dengan melibatkan perusahaan…
Lahan sengketa di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang luasnya mencapai 135 hektare menjadi penghambat investasi di kawasan yang luas totalnya mencapai 1.250 hektare tersebut.
Guna mempercepat realisasi Kawasan Ekonomi Khusus, pengusaha mengimbau pemerintah pusat memiliki rapor atau key performance indicators untuk menstimulus setiap pemerintah…
Impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor hingga…
Pemprov Sumatra Selatan segera merampungkan pembentukan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang operator kawasan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api,…
Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Sorong, Papua Barat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5 triliun.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian teknis untuk segera mengkalkulasi potensi produksi, pasar dan ketersediaan listrik dalam rencana pengembangan Kawasan Ekonomi…
Pembangunan tahap pertama infrastruktur dan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sei Mangkei seluas 104 hektare telah selesai dan siap beroperasi serta dilanjutkan dengan…
Wacana pembentukan kawasan ekonomi terpadu pada tiga kecamatan di Kota Bekasi mendapat angin segar, setelah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan wacana tersebut.
Kementerian Pariwisata mengajak pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengusulkan bakal calon KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Zona Pariwisata baru demi menyukseskan target…
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berikan fasilitas dan kemudahan khusus untuk pekerja yang berada di delapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan yang menghambat pembentukan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di dalam negeri.