Pe­me­rintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Kawasan Eko­nomi Khusus (KEK) Singosari Malang dapat menjadi sentra ekonomi lintas industri, mulai dari ekonomi kreatif berbasis…

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat terus dipacu agar bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Wisata Kelas Dunia.

Master Kidz Indonesia melepas ekspor perdana mainan ke Amerika Serikat melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Perusahaan itu menjalankan kegiatan produksi di Kawasan Industri…

Konsep sentralisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Free Trade Zone (FTZ) menimbulkan polemik di industri galangan kapal.

Kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung serta kemudahan perizinan, dinilai menjadi daya pikat utama bagi investor untuk masuk ke daerah. Dengan berbagai keunggulan…

Kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur diyakini juga mendapatkan katalis positif jika UU Cipta Kerja telah diimplementasikan…

Estimasi penyerapan investasi infrastruktur PSN pendukung kawasan industri seperti jalan akses, pelabuhan, dan kereta api pada tahun ini sudah mencapai Rp31,54 triliun.

Tiga investor menandatangani perjanjian dengan Kawasan Industri Kendal untuk menanamkan modal mereka di kawasan ekonomi khusus yang berada di Kabupaten kendal, Jawa Tengah,…

Menurut Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, Amdal tidak diperlukan lagi dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.

Wewenang kepabeanan di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang nantinya tidak lagi diurus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kewenangan ini dilimpahkan kepada administrator.

Pemerintah akan menyelesaikan koordinasi antara kementerian dan institusi pemerintah terkait dengan pengembangan dua KEK ini pada kuartal IV/2020.

Untuk mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif dan mewujudkan Indonesia sentris, pemerintah terus memacu pengembangan kawasan industri di luar Jawa. Sepanjang 2020-2024,…

Badan Pengusahaan Batam menyambut kehadiran dua Kawasan Ekonomi Khusus baru milik Lion Air Group dan PT Tamarin setelah mengantongi persetujuan dari pemerintah pusat.

Tawaran fasilitas PPh Badan yang tinggi tidak akan menarik bagi pelaku usaha apabila masalah adminsitrasi di KEK tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.

Melalui PP No. 12/2020, pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) lagi.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang…