MAKI melaporkan dugaan penghalangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan perizinan di ESDM ke KPK.

MAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses hukum buron perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku secara in absentia.

Penyimpangan impor sapi diduga mengakibatkan permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membantah lembaganya menerima uang dari PT Bumirejo.

Boyamin Saiman akan datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MAKI meminta Dewas KPK untuk segera menuntaskan proses investigasi terkait dugaan pelanggaran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng menjadi alasan MAKI untuk menggugat Menteri Perdagangan dan melaporkan eksportir CPO ke KPPU.

Boyamin meminta pengadilan menyatakan Mendag dan jajarannya telah melakukan tindakan penghentian penyidikan tidak sah dan melawan hukum atas perkara langka dan mahalnya minyak…

Gubernur dan Wagub Banten dilaporkan karena dugaan korupsi pencairan biaya penunjang operasional.

MAKI mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus tindak pidana pencucian uang eks Ketua DPR Setya Novanto dari Bareskrim Polri.

MAKI bakal akan mendatangi Bareskrim Polri hari ini guna menyerahkan dugaan suap atau pungli terkait tidak dikarantinanya Rachel Vennya.

MAKI melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Saat ini hanya Presiden Jokowi yang berwenang untuk menganulir keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pemecatan 6 pegawai KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan bahwa pelaporan ke Kejagung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan.

Hakim PTUN Jakarta tidak menerima gugatan dikarenakan MAKI dan LP3HI karena belum secara resmi mengajukan keberatan kepada Ketua DPR.

Pengunduran diri Lili Pintauli Siregar adalah untuk menjaga kehormatan KPK. Jika tidak ini akan menjadi noda dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.