KPU menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding soal penundaan Pemilu 2024.

Komisi II DPR bersedia untuk membantu KPU apabila membutuhkan bantuan teknis, seperti ahli hukum.

DPR dan KPU mengabaikan putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 dengan sepakat melanjutkan tahapan yang ada.

DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk rapat kerja bersama menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

KY membuka opsi pemeriksaan terhadap hakim terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Begini respons PN Jakpus.

Humas PN Jakpus menegaskan putusan terkait penundaan Pemilu 2024 sudah melewati pertimbangan dan bukti yang jelas sehingga tak berlebihan.

Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono mengatakan penundaan merupakan cara terakhir agar partainya menjadi peserta pemilu mendatang.

Pimpinan Partai Prima menegaskan partainya tidak di-bekingi oleh tokoh besar atau penguasa sehingga menggugat KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Wapres Maruf Amin menegaskan bahwa KPU harus melakukan banding akibat keputusan PN Jakpus.

DPR meminta Badan Pengawas MA RI dan KY untuk segera memeriksa hakim-hakim yang memutuskan penundaan pemilu 2024.

Pengadilan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima.

Gugatan terhadap BCA dan BEI tersebut tercatat di PN Jaksel dengan nomor pendaftaran perkara 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Majelis Hakim PN Jakpus meminta pertanggungjawaban dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait mundurnya jadwal persidangan kasus penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan Ardi…

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan. Hal ini lantaran terdapat pegawai dan hakim yang dinyatakan reaktif Covid-19.

Selain Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan lantaran ada pegawainya yang reaktif Covid-19.

PN Jakpus mengugurkan gugatan kelompok KLB terhadap pengurus Partai Demokrat terkait pemecatan kader dan penetapan AD/ART tahun 2020.