Alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN 2025 akan mengacu pada besaran belanja negara, bukan pendapatan negara seperti yang sempat dibahas Sri Mulyani.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Program makan siang gratis hingga pembangunan IKN mendapat sorotan menjelang masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana perbandingan anggarannya?

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Menkeu Sri Mulyani sengaja menggagalkan proyek pipa gas karena memberikan anggaran mini ke Kementerian ESDM.

Selain warisan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum rampung, Jokowi juga meninggalkan 10 tantangan fiskal yang mengancam ekonomi Tanah Air kepada Prabowo.

Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dan tidak menduga bahwa selama ini anggaran KPU digunakan untuk penggunaan private jet.

Berdasarkan informasi yang diterima Golkar, pos dana cadangan Bendahara Umum Negara disiapkan untuk APBN Perubahan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Satu bulan jelang pergantian pemerintahan, sosok menteri keuangan era Prabowo semakin menjadi sorotan. Banyak spekulasi bahwa Sri Mulyani tidak lanjut menjabat.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB soal alokasi anggaran kementerian baru pada 2025.

Mandiri Sekuritas optimistis pasar obligasi RI bakal positif sepanjang 2024-2025, ditopang sentimen penurunan suku bunga The Fed hingga penguatan rupiah.

Menkeu Sri Mulyani bertemu Menhub Budi Karya Sumadi untuk membahas Revisi UU Pelayaran

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kemenkeu sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Simak datanya.

Bisnis, JAKARTA — Alokasi dana cadangan menjadi taktik klasik yang kembali ditempuh oleh otoritas fiskal dalam memenuhi kebutuhan belanja yang bengkak seiring dengan dihapusnya…

Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil dan mengharapkan penerapan lebih tinggi.