Ketua DPR Puan Maharani secara resmi mengesahkan Undang-undang (UU) APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024.
Pemberian penjaminan pemerintah terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak lepas dari pembengkakan biaya proyek tersebut, sehingga APBN harus turun tangan.