Selama ini, hampir 90 persen pembangunan rumah MBR pasti menghadapi kendala-kendala.

Akibat pandemi Covid-19, sumber penghasilan masyarakat terganggu sehingga memengaruhi daya beli konsumen.

Total penyaluran dana dari 2010 hingga 2020 mencapai Rp52,30 triliun untuk 733.853 unit rumah.

Pemerintah telah memberi berbagai stimulus untuk mendongkrak sektor perumahan.

Selama ini, rumah bersubsidi hanya bisa diakses bagi MBR dengan penghasilan take home pay maksimum Rp8 juta per bulan.

Rencana pembangunan rumah bersubsidi semester kedua tahun ini lebih kurang 150.000 hingga 170.000 unit.

Agar masyarakat lebih tertarik mengikuti tapera, ada baiknya pemerintah juga membuat relaksasi bagi peserta yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menggunakan anggaran belanja untuk sektor perumahan dengan lebih efisien.

Pelonggaran pembatasan sosial setidaknya bisa membawa harapan baru untuk menggenjot penjualan mengingat sebelumnya mengalami keterbatasan aktivitas.

Perusahaan swasta diharapkan bisa mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta paling lambat 7 tahun setelah peresmian Peraturan Pemerintah Tapera.

Penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp6,37 triliun untuk 63.077 unit rumah atau telah mencapai 61,54 persen.

Terpukulnya industri properti ini masih tertolong oleh produk residensial khususnya segmen rumah bersubsidi.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa saat ini minat masyarakat mencari rumah bersubsidi kian menurun.

Para pengembang masih belum dapat mengoptimalkan penjualan rumah subsidi secara daring di tengah wabah virus corona.

Faktor yang dihadapi pengembang rumah subsidi adalah tersendatnya arus kas karena terhambatnya percepatan realisasi KPR.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan mulai menyalurkan program kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema subsidi selisih bunga mulai bulan Mei.