Apersi mengharapkan agar Kementerian PUPR juga tidak hanya menyegerakan proses menambah kuota FLPP, tetapi juga tidak memberi aturan-aturan yang memberatkan pengembang.
Pemerintah Indonesia harus memikirkan bagaimana cara membangun rumah bagi MBR yang bisa memberi kemudahan dari segi waktu dan jarak dengan menempatkannya tak jauh dari pusat…
Kendati nantinya bisa terlaksana dengan aturan yang lebih ringan itu, pamor BP2BT tidak akan semenarik FLPP dan SSB. Akan tetapi, dengan aturan yang baru, Endang yakin pelaksanaannya…
Pengalihan kuota dari kota lainnya yang masih ada ke Sulut tidak memungkinkan dalam waktu dekat karena perlu melalui proses persetujuan dari berbagai pihak.
Bisnis, JAKARTA – Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang makin menipis, membuat pengembang dan bank penyalur kredit berharap ada tambahan kuota.
Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) mengaku resah karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penjualan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan…
Bisnis, JAKARTA — Pengembangan rumah bersubsidi oleh pengembang terhenti lantaran anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan habis. Oleh karena itu, pengembang mendesak…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batas harga rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, setelah Kementerian…
Bisnis, JAKARTA — Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan nyaris ludes. Namun, Kementerian…
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah memperluas basis aturan rumah sederhana yang dibebaskan dari kewajiban PPN untuk mendorong akses kepemilikan hunian masyarakat. Namun, aturan…