Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Persentase ASN yang bekerja di kantor atau di rumah akan diserahkan pengaturannya kepada para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Mal Pelayanan Publik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

Menteri Tjahjo mengingatkan area rawan korupsi meliputi perencanaan anggaran, hibah dan dana bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli…

Kemenpan-RB menyatakan bahwa surat palsu itu beredar luas di kalangan masyarakat, termasuk melalui aplikasi pesan media sosial.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2021 ditegaskan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menegakkan disiplin pegawai ASN.

Sistem pelayanan pemerintah secara digital dan virtual akan banyak mendominasi sistem kerja ASN dalam pelayanan publik guna mengurangi pertemuan tatap muka saat pandemi Covid-19. 

Kemenpan-RB melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar dan organisasi terlarang.

Kendati ada penundaan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan berbagai tunjangan lainnya.

Apa yang dilakukan BI patut ditiru kementerian dan instansi lainnya, karena itu praktik baik dari kearsipan juga harus ditularkan ke bank-bank nasional maupun bank swasta…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengimbau pegawai ASN dan keluarganya tidak bepergian ke luar daerah selama periode…

Pada periode Kabinet Kerja (2014 - 2019), Presiden Jokowi telah membubarkan 27 badan dan lembaga.

Tjahjo berharap lebih banyak daerah bersedia membangun Mal Pelayanan Publik.

Di dalam surat palsu tersebut, dijelaskan bahwa para menteri telah menyepakati bahwa jadwal pembagian SKB diputuskan Kamis, 31 Oktober 2019.

Ada empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban.

Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan oknum yang mengatasnamakan Menpan-RB  Tjahjo Kumolo.