Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo mengingatkan agar seluruh jajarannya waspada jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20…
Presiden Joko Widodo menunjuk Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoly yang menjadi anggota DPR.
Pemerintah telah membangun 11 pos lintas batas negara di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai turut untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar di perbatasan.
Mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi…
Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan…
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah tak punya tanggung jawab untuk memulangkan Rizieq lantaran Rizieq sendiri yang memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi.
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo umolo menegaskan penerbitan surat edaran terkait permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah,…
Meski telah ada peraturan tentang mekanisme pengajuan izin bagi kepala daerah yang hendak ke luar negeri, pihaknya masih menemukan sejumlah pemimpin daerah yang tidak berkoordinasi.
Nantinya, hasil karya gapura yang sudah dikirimkan akan diseleksi oleh 80 orang panitia kurasi. Selanjutnya, para kurator akan menyeleksi 50 finalis gapura dengan kategori…
Tjahjo mengingatkan anggaran tersebut harus mencukupi untuk KPU, Panwaslu, Gakkumdu dan semua lembaga yang terlibat. Semua anggaran Pilkada 2020 diambil melalui APBD masing-masing…
Surat tersebut tertuang dalam Nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
Saat proses demokrasi sudah dilalui dan lembaga penyelenggara menetapkan hasil Pemilu, masyarakat harus kembali menjalin kebersamaan dan persatuan untuk mengawal pembangunan.
Mendagri Tjahjo Kumolo menepis tudingan saksi paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno yang menyatakan telah menemukan satu juta KTP palsu yang merugikan pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin.
Masalah-masalah itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah, ketidaksesuaian penganggaran APBD dengan substansi program.
Seperti biasanya, ketiga kepala daerah tersebut diajak ke KPK untuk membahas sistem pencegahan tindak pidana korupsi usai menjadi kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait dengan perpanjangan SKT Ormas FPI yang akan habis pada…
Surat Edaran Nomor 356/3814/SJ tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan ditandatangani pada 14 Mei 2019, bertujuan memberi rambu-rambu kepada pegawai negeri sipil (PNS), Penyelenggara…
