Nota kesepakatan bersama yang ditandatangani pihak Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 20 Oktober 2017…
Kendati penerimaan negara sampai Agustus 2017 baru 56,1% dari target APBN-P, Kementerian Keuangan optimistis penerimaan negara akan sesuai dengan target yang ditentukan.…
-Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing yang terhutang sejak 2015 mencapai sekitar Rp1,4 triliun segera dicairkan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan masih banyak daerah yang penyerapan anggaran tidak fokus terhadap kebutuhan…
Kalangan DPR menilai Perpres No.87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) belum menjawab persoalan minimnya alokasi anggaran sekolah berbasis keagamaan.
JAKARTA — Kebijakan belanja negara bakal lebih diperketat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Pemerintah ingin kualitas belanja negara lebih baik…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan bahwa kenaikan anggaran Dewan untuk tahun anggaran 2018 masih menunggu pidato nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu…
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus berusaha agar alokasi dana untuk biaya operasional instansi penegak hukum bisa terus meningkat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merespons Instruksi Presiden Nomor 4 tanggal 22 Juni tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga…
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) optimistis target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan tetap…
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan pengucuran dana akan dicicil dalam dua tahap, yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2017 dan…
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengemukakan kewenangan KPK hanya menyangkut masalah penyenggaraan negara sehingga tidak bisa memproses aduan-aduan tentang dana desa.
Pemerintah berupaya lebih bersinergi dalam proses perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga hingga DIPA untuk mencapai target-target pembangunan.