Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan membutuhkan anggaran besar, sehingga kubu Prabowo membuka peluang mengeluarkan APBN Perubahan alias APBN-P 2025.
Anak Buah Sri Mulyani menyebut bahwa produktivitas ekonomi tidak akan naik hanya dengan terus membangun jalan, bahkan bisa melandai saat membangun kota baru.
APBN hanya akan membantu 20% dari total kebutuhan anggaran IKN senilai Rp466 triliun. Artinya, ke depan APBN hanya bisa menyediakan Rp16,7 triliun untuk IKN.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.
Kini tidak ada lagi batasan jumlah menteri dalam kabinet. 'Kue' anggaran yang terbatas harus menghadapi peluang penambahan kementerian yang tanpa batas.
Alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN 2025 akan mengacu pada besaran belanja negara, bukan pendapatan negara seperti yang sempat dibahas Sri Mulyani.
Aspek pengelolaan risiko, kekurangan dukungan dari masyarakat adat dan akademisi, hingga kepercayaan investor dinilai sebagai indikasi IKN telah gagal.
Satu bulan jelang pergantian pemerintahan, sosok menteri keuangan era Prabowo semakin menjadi sorotan. Banyak spekulasi bahwa Sri Mulyani tidak lanjut menjabat.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB soal alokasi anggaran kementerian baru pada 2025.