Sejak menyentuh level terenda pada awal Mei 2020, harga CPO telah merangkak naik sekitar 39,64 persen. Permintaan dari China meningkat seiring dengan pasokan kedelai yang…

Pemberitaan Al Jazeera tentang perlakuan Malaysia terhadap pekerja migran saat pandemi Covid-19 dinilai menyesatkan.

Penggeledahan diduga terkait pemberitaan soal perlakukan terhadap pekerja migran di Malaysia.

Mayat korban dibuang ke jalanan. Korban berusia 28 tahun diduga dibunuh di lokasi lain.

Putusan pengadilan atas kasus korupsi Najib Razak rupanya turut berdampak terhadap citra pemerintahan Muhyiddin Yassin. Namun, dia masih harus bekerja keras mempertahakan…

Najib Razak diputuskan bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit Malaysia oleh Mahkamah Tinggi, Selasa (28/7/2020).

Para WNI itu ditangkap pasukan Markas Divisi Ketiga Infantri Malaysia (3 Div) dalam Operasi Benteng di Johor, Rabu (29/7/2020).

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengadakan seremoni untuk menandai dimulainya kembali secara resmi proyek jalur kereta…

Setelah keputusan pengadilan itu dijatuhkan kemarin, Muhyidin meminta semua pihak untuk "memiliki kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan sebagai lembaga yang bebas dan…

Najib dinyatakan bersalah atas 7 tuntutan yang melibatkan uang sebanyak US$10 juta atau 42 juta Ringgit.

Warga negara Bangladesh yang bernama Mohamad Rayhan Kabir akan dideportasi dan masuk daftar hitam untuk memasuki Malaysia selamanya.

Pedagang amatir dan reli spektakuler dalam saham produsen sarung tangan karet mendorong rekor volume bursa saham Malaysia sekaligus membantu operator bursa negeri ini mengungguli…

Mantan PM Malaysi Najib Tun Razak harus membayarkan pajak tersebut kepada Inland Revenue Board (IRB).

Polri bakal menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan buronan Djoko Soegiharto Tjandra yang kini tengah berada di Kuala Lumpur Malaysia.

Pelanggaran karantina rumah dan karantina wajib akan dikenai sanksi berupa denda hingga RM1.000 (Rp3,45 juta).

Pengawasan pergerakan masyarakat bisa saja kembali diterapkan di Malaysia untuk menekan penambahan kasus Covid-19.