SURABAYA Importasi tembakau Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selama JanuariSeptember 2017,…
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai kebijakan kemasan polos tanpa merek bakal menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja ekspor produk tembakau nasional.
Inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa alasan kesehatan yang dihembuskan oleh pihak anti tembakau dari luar negeri akan…
Masa Sidang II 2016/2017 DPR ditutup dengan salah satu keputusan RUU Pertembakauan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Para anggota dewan sepakat RUU…
Kementerian Ketenagakerjaan meminta industri tembakau lebih serius memperhatikan tenaga kerja di sektor tersebut yang saat ini jumlahnya mencapai jutaan orang.
Sejumlah asosiasi menolak rencana kemasan rokok polos atau plain packaging karena dapat melemahkan daya saing produk tembakau Indonesia di pasar internasional.
Puluhan hektare tanaman tembakau di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, musim tanam 2016 terpaksa dipanen dini akibat terkena guyuran hujan yang terjadi…
Sejumlah kalangan menilai ratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dirancang oleh World Health Organization…
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tegas menolak campur tangan pihak swasta asing dalam mengurus tembakau dan lebih luasnya industri hasil tembakau atau IHT yang ada saat ini.
Ketua Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan menyatakan sikap Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menentang pelarangan pameran mesin…
Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok agar harga terkerek naik demi mengendalikan konsumsi rokok nasional.
Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Jakarta Abdillah Ahsan mengatakan peta jalan industri hasil tembakau 2015-2020 Kementerian…
Sejumlah asosiasi industri seperti Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana untuk menaikkan…
Pelaku industri hasil tembakau menilai semakin banyaknya regulasi yang membatasi ruang gerak industri rokok lama kelamaan berpotensi mematikan ruang gerak industri tersebut.
Pelaku industri hasil tembakau menilai pemerintah perlu membentuk sebuah program kemitraan antara petani dengan pabrikan rokok agar petani tembakau memiliki kepastian usaha.
Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) bersama kelompok peduli pengendalian tembakau lainnya mendesak pemerintah agar menolak segala bentuk intervensi industri…