Selain Nomor Induk Kependudukan (NIK), warga negara Indonesia (WNI) perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ekstensifikasi bakal terus diperluas untuk menutup gap yang disebabkan oleh kebijakan obral insentif pajak maupun rencana penurunan tarif PPh korporasi dari 25% menjadi 20%.…

Ibarat pepatah, layu sebelum berkembang, begitu nasib kebijakan perpajakan bagi pelaku e-commerce yang dirilis pemerintah akhir tahun lalu. n

JAKARTA — Jumlah wajib pajak (WP) yang tercatat dalam database otoritas pajak masih jauh dari kata ideal. Padahal, basis jumlah WP sangat memengaruhi kinerja Direktorat Jenderal…

Bisnis.com, JAKARTA Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai mengubah berbagai aturan terkait perpajakan guna kemudahan layanan.

JAKARTA—Pemerintah akan memberikan kepastian terkait pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) bagi pembeli yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak…

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan…

Bisnis.com, JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program…

Kredit tanpa agunan atau yang jamak disebut KTA menjadi obat mujarab bagi masyarakat Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan keuangan seperti permodalan.

Anggota Komisi XI DPR, Herry Gunawan, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dicantumkan di KTP untuk mempermudah dalam pelacakan wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mewajibkan pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha di wilayahnya untuk membuat NPWP di KPP Pratama Tenggarong.

Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur bakal mengevaluasi IUP perusahaan tambang yang diduga tidak memilki NPWP.