APBN masih menjadi faktor krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada 2024 di tengah ketidakpastian global yang tak kunjung usai.

Ekonom memberikan saran terkait dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang defisit US$7,4 miliar pada kuartal II/2023.

Defisit transaksi berjalan tersebut setara dengan 0,5 persen dari PDB pada kuartal II/2023.

Perkiraan Sri Mulyani tersebut lebih rendah dari target APBN sebesar 2,84 persen tahun ini.

BKF menyampaikan risiko tersebut disebabkan perubahan kondisi ekonomi global.

Defisit fiskal dalam APBN 2023 akan tetap berada di bawah angka tiga persen meski dikelilingi oleh banyak tekanan domestik dan global. 

Secara keseluruhan, Indonesia berhasil mencetak surplus perdagangan dengan negara Asean, kecuali dengan Thailand dan Laos.

Tren kenaikan penerbitan utang pemerintah mengindikasikan antisipasi atas risiko ekonomi 2023.

Kemenkeu menargetkan mulai 2023 defisit APBN harus kembali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemenkeu sendiri telah mempersiapkan sejumlah cara agar defisit APBN dapat kembali di bawah 3 persen.

Akumulasi defisit APBN Indonesia sepanjang 2020-2021 mencapai 10,7 persen.

Pemerintah mengungkapkan alokasi subsidi kian tipis di tengah reli kenaikkan harga komoditas energi primer yang masih berlanjut di pasar dunia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa saat ini kondisi keuangan dana jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan dalam kondisi sehat.

Defisit transaksi berjalan dipicu oleh surplus neraca dagang yang diperkirakan menyusut karena kinerja impor yang mulai meningkat sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi.

Defisit APBN pada 2022 bisa di bawah 4 persen, dengan asumsi berkah dari harga komoditas akan terus mendukung penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada Desember 2021, APBN mencatatkan defisit Rp783,7 triliun. Nilainya setara dengan 4,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).