KPK bersikukuh kerja sama saling menguntungkan (sponsorship) antara perusahaan farmasi dengan institusi atau organisasi profesi kedokteran tidak melanggar hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pemberian sponsorship ke institusi dan organisasi profesi kedokteran tidak masuk kategori tindak pidana gratifikasi.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda beserta Dinas PU Tata Air DKI Jakarta mengembalikan gratifikasi sebesar…
KPK resmi menahan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Kamaludin Harahap terkait kasus dugaan pemberian gratifikasi kepada anggota DPRD Sumut oleh Gubernur Sumut nonaktif…
KPK resmi menahan empat anggota DPRD Sumut terkait kasus dugaan pemberian gratifikasi anggota DPRD Sumut oleh Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.
KPK memanggil lima orang tersangka kasus dugaan pemberian gratifikasi terkait dengan penolakan hak interpelasi di DPRD Sumatra Utara untuk dimintai keterangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2011-2014 Jero Wacik disebut mempergunakan Dana Operasional Menteri (DOM) sebanyak Rp1,911 miliar untuk perayaan ulang tahun istrinya…
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan menempuh jalur hukum guna menyelesaikan perkara tuduhan tuduhan gratifikasi yang diarahkan kepada dirinya dan Menteri…
Masinton Pasaribu, anggota komisi III DPR RI, melaporkan adanya gratifikasi barang yang diterima oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang diberikan oleh Dirut Pelindo II RJ Lino.
Anggota Komisi III DPR RI Masiton Pasaribu hari ini sekitar pukul 11.00 mendatangi KPK guna melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh Dirut Pelindo II…
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2014 terkait biaya pencatatan nikah ternyata masih rawan gratifikasi. Hal ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bersama…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatra bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penerapan sistem pencegahan gratifikasi dan revitalisasi whistle…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar mensosialisasikan program whistle blowing system (WBS) yang baru-baru ini direvitalisasi agar keberadaan OJK semakin dipercaya masyarakat.
Sebagai bagian dari aspek kerahasiaan, saat ini pihak Otoritas Jasa Keuangan belum mengetahui kasus dugaan gratifikasi pihak internal OJK yang telah dilaporkan.
Anggota Komisi Yudisial, Taufiqurahman Syahuri melaporkan gratifikasi atau hadiah terhadap dirinya dalam bentuk topi, keris, selendang, dan sendal ke Gedung Komisi Pemberantasan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi atau suap dan kepemilikan sejumlah rekening mencurigakan…