Mantan Menteri Perhubungan Singapura S.Iswaran dijatuhi hukuman 12 bulan penjara karena kasus gratifikasi dan menghalangi penyelidikan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengapa hasil analisis laporan gratifikasi oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Setelah lama tidak muncul ke publik usai polemik dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Kaesang Pangarep mulai kembali eksis di sejumlah acara politik.

Pimpinan Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) bersikap lepas tangan terhadap penyelesaian laporan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.

Pernyataan Ketua dan pejabat KPK 'terbelah' dan saling lempar 'bola panas' soal laporan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang Pangarep.

Mantan Menteri Perhubungan Singapura S. Iswaran mengaku bersalah telah menerima gratifikasi dalam persidangan dugaan korupsi terhadap dirinya.

Berikut isi pantun Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango yang menyindir jet pribadi hingga jualan pisang. Pantun untuk Kaesang?

Pimpinan KPK akan mengumumkan hasil temuan atau analisis soal laporan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang Pangarep.

Polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep mendapatkan pembelaan dari ring 1 anak bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengkritik pimpinan KPK saat ini terkait dengan penanganan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.

PSI menyatakan bahwa tiket penerbangan jet pribadi putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, senilai Rp90 juta ke Amerika Serikat (AS) hanya taksiran pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengaduan masyarakat terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep masih ditindaklanjuti.

KPK disebut segera menggelar rapat untuk memutuskan penanganan dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Jokowi memastikan tidak mengistimewakan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Dia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

KPK masih menelaah dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep meski statusnya bukan pejabat atau penyelenggara negara.

KPK bakal menganalisis formulir gratifikasi yang diserahkan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep paling lama selama 30 hari.