Potensi pendapatan Pemprov Jabar dari BBNKB II per tahun sebesar Rp130 miliar. Jika aturan ini sudah berlaku, potensi tersebut akan hilang.

Hingga saat ini aturan Pajak Kendaraan Bermotor tertuang dalam Permendagri No. 82/2022 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Proses balik nama ini dilakukan terhadap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua ini bertujuan untuk menekan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus sebut pihaknya tengah mengusulkan penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor.

Pemerintah resmi menetapkan kendaraan listrik resmi terbebas dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut kebijakan pembatasan kendaraan melalui skema ganjil-genap untuk sementara waktu.

Proses mengganti nama kepemilikan kendaraan memiliki banyak tahapan. Umumnya, balik nama kendaraan ini dilakukan seseorang ketika membeli motor atau mobil bekas.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara merevisi target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun ini karena terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan kenapa kendaraan hybrid belum bisa mendapat insentif pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pemprov DKI Jakarta resmi menaikkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari 10 persen menjadi 12,5 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menyatakan penerimaan daerah dari sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) pada tahun lalu tidak mencapai target.

BISNIS.COM, JAKARTA-Penjualan kendaraan roda empat tidak terpengaruh penaikan tarif bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di sejumlah daerah karena…