Kenaikan harga bahan material bangunan akibat ditertibkannya sejumlah lokasi galian C di Karangasem membuat pengusaha konstruksi nasional di Bali merugi.

Gapensi mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) plus bagi jasa konstruksi.

Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan, Wiranto bisa melindungi pelaksana kontraktor dari ancaman kriminalisasi.

Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) berharap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan yang baru Jenderal (Purn) Wiranto, dapat melindungi pelaksana kontraktor…

Selain melalui skema KUR plus GAPENSI juga mengajukan bantuan dana dari pemerintah untuk pemberdyaan Konstruktor sektor SMK demi bisa mempertajam daya saing kontraktor nasional…

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyoroti empat hal sebagai ulasan utama dalam acara Musyawarah Daerah ke-7 Gapensi Provinsi Jawa Timur.

Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) memperkirakan kontribusi sektor konstruksi bisa mencapai hingga 16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016.

Kalangan kontraktor mengeluhkan lamanya proses pencairan anggaran proyek-proyek pemerintah akibat proses birokrasi yang dinilai kurang efektif.

Kalangan kontraktor menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan payung hukum perlindungan anti kriminalisasi terhadap pelaksana proyek pembangunan infrastruktur.

Gapensi menyambut baik rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat proses lelang tender proyek. Untuk tahun anggaran 2016…

- Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) tetap mendukung izin impor barang modal bukan baru, khususnya produk alat berat. Kebijakan tersebut dinilai memperkuat…

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah memasuki tahap menampung berbagai aspirasi, masukan, dan pendalaman dari daerah konsep Rancangan Undang-Undang…

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap RUU Jasa Konstruksi dapat memberikan proteksi kepada pelaku jasa konstruksi unit kecil menengah (UKM)…

Pemerintah akan mendorong peningkatan capacity building pengusaha konstruksi lokal, dengan membuka peluang bagi kontraktor kualifikasi menengah untuk menggarap paket pengerjaan…

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada pengusaha konstruksi dalam pengerjaan infrastruktur jalan tidak dikerjakan secara parsial.