Anggaran eskalasi kontak pengadaan barang/jasa pemerintah Rp300 miliar dikeluarkan akibat kenaikan biaya konstruksi.

Gapensi mengkritik Kemenkeu yang dinilai terlambat memberikan restu terkait usulan eskalasi kontrak proyek infrastruktur.

Gapensi menilai perlu adanya kepastian pendanaan untuk penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Gapensi menilai industri konstruksi pada 2023 akan dibayangi oleh awan hitam yang diakibatkan tekanan eksternal.

Gapensi meminta pemerintah mengoptimasi kontrak proyek konstruksi pada bulan ini setelah kenaikan ongkos proyek akibat tekanan inflasi.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) menilai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan…

Pemerintah diminta untuk selalu melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan memberikan relaksasi izin berusaha berbasis risiko.

Refocusing anggaran KPBU pada 2020 membuat jumlah pendaftaran kontraktor tahun lalu turun  sekitar 20—25 persen secara tahunan.

Gapensi menjadi semakin meyakini sektor jasa konstruksi akan membaik lebih cepat.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Timur berharap agar pemerintah melakukan penganggaran dan pemaketan belanja fisik dari APBN dan APBD untuk…

Biasanya, kontraktor asing menggarap proyek yang berasal dari investasi luar negeri. Kerja sama kontraktor asing dengan pemilik proyek didorong adanya kesamaan budaya dan…

Saat ini jumlah anggota Gapensi berada pada angka sekitar 22.000.

Sekitar 1 persen dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85 persen proyek yang ada di seluruh Tanah Air. Ketimpangan ini juga diperparah dengan dominasi kontraktor kontraktor…

Gapensi mengharapokan kesadaran pekerja konstruksi dalam memenuhi standar yang tersertifikasi dapat meningkat.

Pemerintah berencana melakukan sertifikasi terhadap sekitar 180.000 orang pekerja konstruksu tahun depam, ini pandangan Gapensi.