Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berkelakar soal sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan agenda pemberantasan korupsi.

Organisasi keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang makin banyak. Setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, organisasi keagamaan lainnya menyusul.

Langkah sejumlah ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah untuk memberikan konsesi kelola tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Penawaran prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai menciderai aspek persaingan usaha yang sehat.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengkritisi keputusan Jokowi menerbitkan Perpres terkait izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan

Presiden Jokowi resmi mengalihkan kewenangan penetapan dan pemberian izin tambang ormas keagamaan kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam sepakat dengan membuat tujuh poin pernyataan bersama untuk kemerdekaan Palestina.

Ada 6 konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Badan usaha milik organisasi masyarakat atau ormas keagamaan berpeluang mengelola izin usaha pertambangan (IUP) mineral lewat mekanisme lelang terbuka.

Kementerian ESDM menegaskan, tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha milik ormas keagamaan memiliki tingkat kesulitan rendah.

DPR mengingatkan ormas keagamaan harus terlebih dahulu punya kemampuan manajerial dan profesional pengelolaan tambang.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bagi Nahdlatul Ulama masih dalam proses administrasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan risiko ormas keagamaan menjadi tumpangan pengusaha tambang.