Puluhan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sepakat untuk melarang anak usia 17 tahun ke bawah dan perempuan keluar di malam hari.
Pemprov Gorontalo meminta organisasi masyarakat Islam untuk aktif terlibat dalam pemberantasan peredaran dan konsumsi minuman keras di Serambi Madinah.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) berencana mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar setelah Hari Raya Idulfitri di Kementerian Dalam…
Informasi izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri akan berakhir bulan depan viral di media perpesanan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau organisasi masyarakat (ormas) islam dapat menahan diri atas ada atau tidaknya rencana melakukan sweeping atau razia di bulan…
Mabes Polri berencana menggandeng semua ormas keagamaan untuk mengamankan penyelenggaraan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada gangguan…
Reformasi 1998 merupakan momentum bagi perkembangan organisasi masyrakat sipil di Indonesia. Seiring dengan makin banyaknya ormas yang lahir, kehadirannya dipandang memiliki peran strategis dalam membantu…
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggandeng sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam untuk menyalurkan dana zakat…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia tidak perlu mencemaskan isi dari UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi…
Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang…
Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI XX, di Graha Gubernuran Sulut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,…
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh parlemen masih menimbulkan kekhawatiran. Apakah Perppu yang disetujui menjadi…
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut Indonesia bisa meniru langkah Singapura, Malaysia atau bahkan Amerika Serikat dalam membuat regulasi…
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan tiga poin utama usulan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi…
Langkah baru ditempuh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), termasuk revisi dan uji materi ke Mahkamah Konsitusi.
Sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi menolak pengesahan Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang undang.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan saat ini perkembangan ormas sangat pesat namun tidak diimbangi dengan peraturan yang komprehensif.
