PKS menyatakan dukungan apabila Anies Baswedan memilih AHY menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Hidayat Nur Wahid (HNW) mengharapkan Ketua Umum PSSI dan pemerintah berkomunikasi dengan FIFA terkait alasan penolakan Israel di Piala Dunia U-20.

Hidayat mengkritik Komnas HAM dan pihak lain yang ngotot agar RUU TPKS segera disahkan namun menolak tuntutan dan vonis hukuman mati pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, agar kasus pelanggaran HAM di RI diusut tuntas. Hal ini terkait peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa masih ada pelaku penistaan Agama yang buron yakni Jozeph Paul Zhang yang hingga kini masih belum bisa ditangkap Polisi.

Masa penahanan mantan Habib Rizieq Shihab diperpanjang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 9 Agustus 2021 menjadi 7 September 2021.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per Juli 2021, setidaknya 11.045 anak telah ditinggal orang tuanya akibat Covid-19. 

Aalih-alih mempercepat penyaluran bansos PPKM, wacana kartu elektronik dinilai justru memperlambat realisasi penyaluran bansos.

Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya Presiden Jokowi dapat melakukan lobi langsung kepada Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji.

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR menilai absennya diplomasi langsung dari Presiden Jokowi mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan.

Semangat awal revisi UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah dalam rangka menguatkan posisi kelembagaan BNPB. Namun, rencana pemerintah dinilai bertentangan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait penolakan dari berbagai pihak terkait Perpres investasi miras.

Hidayat Nur Wahid mengatakan dengan direvisinya pasal-pasal karet pada UU ITE, maka tidak ada lagi celah kriminalisasi dalam penegakan hukum.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan laporan dengan tuduhan Din Syamsuddin radikal perlu segera dicabut karena pemerintah telah menyatakan tidak akan memproses laporan…

Pilkada yang semestinya dilaksanakan pada 2022 dan 2023, harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak perlu diundur ke 2024.