Kamboja tidak berpengaruh atas pemutusan layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) yang dilakukan Kemenkominfo dari dan ke sana

Kemenkominfo terus mendata sejumlah ISP yang terbukti memfasilitasi pelanggannya untuk melakukan praktik RT/RW Net ilegal. Akan diungkap pada waktu yang tepat.

Pengusaha internet menilai kehadiran internet berbasis Starlink berpotensi mengganggu bisnis internet rumah sehingga pemerintah perlu turun tangan.

Starlink menghadapi masalah serius di Nigeria setelah perusahaan menaikkan biaya langganan bulanan 97% secara tiba-tiba

MNC Play resmi bertransformasi menjadi Indosat HiFi. Masyarakat akan mendapatkan layanan internet yang lebih optimal.

APJII menyampaikan layanan internet Starlink telah digunakan untuk RT/RW Net dengan pengawasan ketat termasuk FUP

APJII akan membuat papan pemantauan yang dapat memonitor nama-nama reseller resmi yang telah bekerja sama dengan ISP.

APJII menegaskan bahwa pasar layanan Starlink terletak di pedesaan bukan perkotaan. Daerah rural yang tak terjangkau serat optik butuk dukungan Starlink

Kabel bawah laut yang diberi nama Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1) menghubungkan jaringan Pulau Jawa dan Sumatra serta Bangka.

Progress pembangunan kantor kementerian di Ibu Kota Negara (IKN) telah lebih dari 95%. Bulan ini kantor-kantor tempat Kemenko bekerja ditargetkan rampung.

Palapa Ring Tengah siap berkontribusi dalam menyalurkan internet ke IKN seandainya pemerintah membutuhkan bandwidth tambahan.

Pengelola Palapa Ring Timur, Palapa Timur Telematika, mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penggelaran SKKL dan menambah infrastruktur.

APJII mendesak pemerintah untuk moratorium bisnis internet di Pulau Jawa. Pasalnya, sekitar 60% pelaku bisnis saat ini bertumpuk di Jakarta dan sekitarnya.

RT/RW Net ilegal langgeng di era Joko Widodo. Praktik melanggar konstitusi ini terus beroperasi sambil menjatuhkan harga pasar dan kualitas internet Indonesia

Hadirnya kecerdasan buatan menjadi alasan Indonesia butuh intenret 100 Mbps menurut Menkominfo Budi Arie

Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakini kecepatan rata-rata internet Indonesia bisa mencapai 100 Mbps di masa pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran