Asia Pulp & Paper Group (APP) mendukung instruksi Presiden Joko Widodo untuk perbaikan pengelolaan lahan gambut, termasuk pencanangan moratorium izin pembukaan lahan gambut…
Pemerintah dinilai harus mengkaji kembali keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyetop pemberian izin usaha di lahan gambut. Pasalnya, ada luasan…
Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, Greenpeace, menegaskan agar berbagai perusahaan menghentikan segera pembangunan di atas lahan gambut karena terkait dengan bencana…
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Indonesia bisa belajar dari Finlandia dalam penanganan lahan gambut karena negara itu sepertiganya terdiri dari…
Pemerintah akan memanfaatkan dana hibah program REDD+ dari Norwegia dan potensi carbon trading untuk melaksanakan restorasi lahan gambut demi mencegah kebakaran hutan dan…
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menegaskan, permintaan izin baru di lahan gambut sangat tidak dibolehkan guna meminimalisir kebakaran lahan yang menyebabkan…
Presiden Joko Widodo menginstruksikan empat langkah terkait penertiban perizinan di lahan gambut yang rawan kebakaran lahan dan menimbulkan bencana kabut asap
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan tebalnya kabut asap di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah disebabkan oleh bara api di lahan gambut sedalam…
Kerusakan lahan gambut telah dimulai sejak dua dekade lalu, dan saat ini kerusakan serta dampaknya telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan masih mengevaluasi implementasi PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang penetapannya…
Berbagai kalangan mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan…
Pakar gambut menilai penerapan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut akan belangsung sulit untuk kegiatan budidaya.
Pemerintah berencana mengatur jumlah kanal air yang boleh di bangun oleh masyarakat dan perusahaan pengelola kawasan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri.