Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan menerapkan cukai minuman manis mulai 2025 mendatang.

Ekonom mengusulkan kenaikan cukai secara moderat dan multiyears untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau.

Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 85.812 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp64.034.952.

HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) menjual total ratusan miliar batang rokok dalam 4 tahun terakhir atau sebelum penjualan eceran dilarang.

Naiknya cukai dan turunnya daya beli masyarakat telah memangkas volume penjualan yang berakibat pada terkoreksinya pendapatan & laba bersih Gudang Garam (GGRM).

Kinerja HMSP, GGRM dan lainnya mengalami kontraksi pada semester I/2024. Pemerintah mengincar pertumbuhan penerima cukai pada 2025 pada RAPBN 2025.

PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, dianggap tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Kemenkeu mengakui telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025 dengan Kemenko Perekonomian.

Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Iinvestor disarankan mencermati dinamika rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan apabila tertarik mengoleksi saham HMSP, GGRM, dan WIIM.

Emiten rokok Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) digadang-gadang menjadi penerima manfaat dari APBN 2025.

Ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multiyears yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP No.28/2024 dinilai bakal menguntungkan para pelaku rokok ilegal.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I/2024 sebesar Rp210,29 miliar.